Pasal1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Agraria/BPN 9/1999") mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tana

SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor: M.886/Bj. Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010, luas 1.930 M2 atas nama HENDRAWATI.

DirektoriPutusan Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2020/PTUN.SRG Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2021 Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 211/B/2020/PT.TUN.JKT /BPN.36/II/2018Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone Atas Nama PT. /BPN.36/II/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor : 1450/Cimone Atas Nama PT. Kamimemiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan pihak lawan yang menyerobot tanah kami hanya SKT (Surat Keterangan Tanah). Ada yang menyarankan kami agar menggugat ke PTUN. Apa dan siapa yang kami gugat? Apa ke PTUN berarti kasus kami termasuk kasus perdata? PeraturanPemerintahan No.24/tahun 1997npasal 45 ayat (1.c) menentukan, bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan. Demikian catatan dari putusan Mahkamah Agung diatas. Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.213. TAHUN. XVIII. JUNI. 2003. . 340 182 289 14 462 220 20 158

contoh surat gugatan ptun tentang sertifikat hak milik